Source image: Gemini ai
Lingkungan & Keberlanjutan
Menghadapi perubahan iklim bukan pekerjaan satu pihak saja. Dibutuhkan kerja bersama lintas sektor dan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi setiap daerah, bukan pendekatan seragam yang dipaksakan dari luar. Prinsip inilah yang kini mulai diwujudkan di dua kabupaten kepulauan di ujung selatan Indonesia: Sabu Raijua dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui inisiasi Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim.
Sabu Raijua dan Rote Ndao merupakan kabupaten kepulauan terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan Laut Sawu, pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis ini membuat keduanya sangat rentan terhadap kekeringan panjang, gelombang pasang, badai, hingga ancaman tsunami.
Dampaknya sudah terasa nyata bagi masyarakat setempat. Di Sabu Raijua misalnya, budi daya rumput laut yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi warga meredup akibat hama dan gagal panen yang terkait perubahan iklim, memaksa banyak keluarga beralih ke pertanian darat atau merantau. Di Rote Ndao, nelayan tradisional di perairan seperti Papela menghadapi musim tangkap yang semakin sulit diprediksi. Kerentanan pangan di kedua kabupaten ini pun masih berada di atas rata-rata provinsi.
Sebelumnya, upaya adaptasi di kedua daerah ini sebagian besar berjalan sektoral dan terpisah-pisah: dokumen rencana aksi daerah untuk adaptasi iklim disusun instansi lingkungan hidup, penanggulangan bencana ditangani BPBD, sementara ketahanan pangan dan sumber daya air dikelola dinas lain. Koordinasi lintas sektor yang lemah membuat langkah adaptasi sering kali tidak sinkron dan sulit menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Inisiasi Pokja Perubahan Iklim di Sabu Raijua dan Rote Ndao hadir untuk menjembatani persoalan koordinasi tersebut. Pokja ini dirancang sebagai forum bersama yang mempertemukan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, lembaga penanggulangan bencana, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, agar strategi adaptasi iklim di kedua kabupaten dirumuskan secara terarah, berbasis data, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan sekadar menjalankan program dari pusat yang belum tentu cocok dengan kondisi lokal.
Dengan adanya Pokja, perencanaan adaptasi iklim diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Informasi kerentanan wilayah, data iklim historis, serta kebutuhan prioritas masyarakat dapat dipadukan menjadi satu arah kebijakan yang lebih koheren, sehingga setiap program adaptasi saling memperkuat alih-alih tumpang tindih.
Perubahan iklim bukan isu lingkungan semata. Dampaknya merembet ke hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir dan kepulauan:
Karena saling berkaitannya sektor-sektor ini, setiap daerah membutuhkan langkah adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi dan risiko lokalnya sendiri — bukan solusi seragam yang diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks setempat.
Salah satu fondasi kerja Pokja Perubahan Iklim adalah pemetaan risiko iklim di tingkat desa dan wilayah pesisir. Pemetaan ini digunakan untuk menentukan wilayah dan sektor mana yang paling rentan, sehingga langkah adaptasi dapat diprioritaskan secara tepat sasaran, bukan dipukul rata untuk seluruh wilayah.
Pendekatan berbasis data semacam ini sejalan dengan upaya yang lebih dulu berjalan di kawasan ini. Sebagai contoh, pada 2024, dikembangkan Rencana Penanggulangan Bencana 2025-2029 untuk Kabupaten Sabu Raijua melalui kerja sama lintas lembaga, yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan iklim di wilayah tersebut. Inisiasi Pokja ini melanjutkan semangat yang sama: memastikan kebijakan adaptasi iklim benar-benar berpijak pada data kerentanan dan risiko lokal, bukan asumsi semata.
Inisiasi Pokja Perubahan Iklim di Sabu Raijua dan Rote Ndao turut didorong oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), organisasi konservasi nirlaba berbasis sains yang telah hadir di Indonesia sejak 2014. YKAN dikenal aktif mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat pesisir di Nusa Tenggara Timur, termasuk di kawasan Laut Sawu, melalui pendekatan adaptasi berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation) yang memadukan solusi berbasis alam dengan penguatan ekonomi masyarakat setempat.
Melalui kerja seperti ini, YKAN berupaya membangun tata kelola sumber daya alam yang efektif dengan pendekatan nonkonfrontatif, serta merajut kemitraan lintas pihak demi mewujudkan keselarasan antara alam dan manusia — termasuk melalui penguatan kelembagaan lokal seperti Pokja Perubahan Iklim ini.
Inisiasi Pokja Perubahan Iklim di Sabu Raijua dan Rote Ndao menjadi pengingat bahwa solusi iklim yang paling efektif sering kali lahir dari penguatan koordinasi dan data di tingkat lokal, bukan semata kebijakan dari atas. Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, adaptasi yang lebih terarah, dan keputusan yang berbasis data, masyarakat di kedua kabupaten kepulauan ini diharapkan dapat menghadapi tantangan iklim yang kian nyata, sambil tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mata pencaharian mereka.
Informasi lebih lanjut mengenai program-program YKAN dapat diakses melalui ykan.or.id.